USU Gelar Seminar Nasional Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringandan Jumlah Denda Dalam KUH Pidana berdasarkan pada materi Peraturan MA RI No 2 Tahun 2012

Medan, LapanTasya.com

Universitas Sumatera Utara melaksanakan seminar nasional dengan tajuk Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUH Pidana berdasarkan pada materi Peraturan MA RI No 2 Tahun 2012 di hari Jumat, 5 Juli 2013 di Ruang Rapat Senat Akademik Lt III Biro Pusat Administrasi USU Medan. Seminar tersebut dihadiri oleh para akademisi, Kepala Kejatisu, Kepala Kepolisian Resort se Sumut, Ketua Kejati se Sumut dan Direktur SDM PTPN I – XIV.

Seminar ini dimaksudkan untuk mengetahui dengan seksama perihal hukum yang dikeluarkan melalui keputusan Mahkamah Agung terkait tindak pidana ringan dan jumlah denda yang dikenakan yang dianggap dapat menimbulkan dilema ketika diterapkan di lapangan. Perihal dilematisnya hukum tersebut, Komariah Emong Sapardjaja, Hakim Akung dari mahkamah Agung RI menjelaskan bahwa sebenarnya tidak demikian bila penerapan Perma No 2 tahun 2012 tersebut dianggap dilematis, asalkan saja bila penerapannya dilakukan secara arif dan bijaksana. Ia juga menegaskan bahwa dengan keluarnya peraturan tersebut, secara administratif sangat membantu MA dalam mengurangi berbagai perkara yang dikasasi.

Lain halnya dengan materi yang disampaikan oleh Rachmat PK, Direktur SDM PTPN III dimana ia beranggapan bahwa pasca terbitnya Perma tersebut seolah memberi persentase tingkat pencurian hasil produksi kebun. Ia mendapati laporan dari berbagai kebun dimana pencurian semakin banyak karena para pelaku dapat dengan mudah mencuri kembali dengan konsekwensi nilai barang yang dicuri tidak melebihi Rp 2,5 juta. Ia kembali menjelaskan karena di bawah Rp 2,5 juta termasuk dalam tindak pidana ringan, maka proses hukum dilakukan dengan cepat dan terhadap pelaku tidak dilakukan penahanan. “Inilah yang membuat pelaku tidak merasa malu dan bersalah,” katanya.

Pemateri lain diantaranya Mahmud Mulyadi, pengajar di USU mengajukan opininya sekiranya Perma 02 sebaiknya dibatalkan, alasannya karena terlalu legalistik formal dan terkait hukum sebelumnya yang telah diatur sebelumnya. Kupas tuntas tentang seminar berdasarkan Perma No 2 Tahun 2012 sangat menarik dan menimbulkan banyak sekali pendapat yang semakin memperkuat pemahaman sehingga bila diaplikasikan dapat mendorong sikap dan tindakan yang lebih bijaksana di lapangan. Pemateri lain Darman Sinuraya, Direktur Sabhara Polda Sumut yang lebih fokus melakukan prosesi hukum di lapangan. (Barmen)

Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s