Syamsul Arifin Resmi Dicopot

Jakarta | Lapan.com
Presiden akhirnya menandatangani surat keputusan yang memberhentikan secara tetap Syamsul Arifin dari jabatannya sebagai Gubernur Sumatera Utara. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi pun telah menerima Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentian tetap terpidana korupsi APBD Langkat itu

Demikian dikemukakan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri), Raydonnyzar Moenek di Jakarta, Kamis (1/11). Keppres katanya, diterbitkan untuk menindaklanjuti keputusan Mahkamah Agung (MA) yang memvonis 6 tahun penjara kepada Syamsul dalam kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

“Hari ini (Kamis,red) Kemendagri sudah menerima Keppres tersebut. Keprres ini dibuat karena keputusan MA sudah Inkracht, sudah memiliki kekuatan hukum tetap,” terangnya.

Donny memastikan, pemberhentian Syamsul dilakukan sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 6 tahun 2005 tentang pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah. Sebab, meskipun pihak Syamsul Arifin sedang mengajukan Peninjauan Kembali (PK), namun keputusan MA tetap memiliki kekuatan hukum tetap. “Manakala sudah memiliki kekuatan hukum tetap, kepala daerah tersebut memang harus diberhentikan. Apalagi PK tidak akan mempengaruhi eksekusi,” katanya.

Berdasarkan Keppres tersebut, maka Kemendagri ujar Donny, mengusulkan agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, segera mengangkat Gatot Pujo Nugroho sebagai Gubernur definitif. Apalagi mengingat sampai saat ini, Gatot merupakan sebagai Wakil Gubernur yang sekaligus merangkap sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Sumut.

“Jadi Keprres ini dijadikan dasar bagi DPRD untuk memberhentikan Syamsul dan mendefinitifkan Gatot sebagai Gubernur Sumut. Nanti usulan ini akan dibahas oleh Badan Musyawarah (Bamus), dan apabila disetujui ditetapkan pada Paripurna DPRD Sumut,” jelasnya.

Sementara itu saat ditanya terkait masa jabatan yang hanya tinggal 6 bulan lagi, Dony menilai hal tersebut bukanlah merupakan sebuah masalah. Karena pengangkatan semata-mata bertujuan untuk menjamin efisiensi pemerintahan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, putusan kasasi MA pada awal Mei 2012 lalu, menghukum Syamsul enam tahun penjara. Meski demikian, penahanannya belum juga dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP). Namun diketahui, Jaksa KPK telah mengeksekusi ganti kerugian negara berdasar putusan kasasi MA, sebesar Rp 88 miliar, yang ditandai pengembalian resmi uang oleh jaksa KPK ke Pemkab Langkat, beberapa waktu lalu.(dodi)

Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s