PROSEDUR PENGAJUAN IJIN PENDIRIAN TAMAN PENITIPAN ANAK DANKELOMPOK BERMAIN (PAID)

 1.Lembaga Penyelenggra PAUD mengajukan ijin ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotacq. Dinas Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota atau Dinas Perijinan. Setelah mendapatRekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.2.Untuk itu langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh penyelenggara PAUD adalah :a. Penyelenggra mengisi Borang/Formulir dan melengkapi Pengajuan Ijin PendirianTaman Penitipan anak/kelompok bermain (Form PAUD 1-01 sampai Form PAUD 1-06)borang disediakan oleh penilik Dikmas/TLD Dikmas Di Kecamatan b. Penyelenggra harus mendapat persetujuan dan rekomendasi dari kelurahan/Desasetempat (Form PAUD 1 -07)c. Penyelenggara PAUD harus mendapat persetujuan dan rekomendasi dari cabang DinasPendidikan kecamatan melalui Penilik Dikmas/TLD di Kecamatan tersebut (FORMPAUD 1-08)d. Penyelenggara mengajukan Borang yang terisi ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kotamelalui Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah Kabupaten /Kota. Penyelenggara menerimatanda terima borang pendaftaran (Form PAUD 1 – 09)e. Dalam hal ijin dikeluarkan oleh Dinas Perijinan Kabupaten/kota. Dinas Pendidikanlangsung memproses pengajuan ijin tersebutf. Dalam hal ijin dikeluarkan oleh Dinas Perijijanan Kabupaten/KotaPenyelenggara harus melampirkan hal-hal berikut dalam pengajuan pendirian PAUD1. Copy akte PKBM/Yayasan oleh notaris2. Identitas PKBM dan Lembaga Pendidikan (From PADU-02)3. Daftar tenaga Pendidik dan Kualifikasinya (From PADU 1-03) dilampiri Copy Ijazah dan atauSertifikasi masing-masing tenaga Pendidikan.4. Rencana Jadwal kegiatan Pembelajaran5. Gambaran situasi dan Gedung (Form PADU 1-04)6. Surat Ketarangan tentang status tanah dan Bangunan7. Keterangan kondisi Perlengkapan Pendidikan (Form PADU1-05)8. Keterangan Kondisi sarana dan Perlengkapan Pendidikan (Form PADU 1-06)9. Surat Rekomendasi dari Pemerintah Dasa/Kelurahan setempat (Form PADU 1-07)10. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kematan setempat(Form PADU 1-08)11. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengelola
Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usiaenam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalammemasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, daninformal.Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yangmenitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasimotorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasanspiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuaidengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.
Ada dua tujuan diselenggarakannya pendidikan anak usia dini
yaitu:Tujuan utama: untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimaldi dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa.Tujuan penyerta: untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) disekolah. Rentangan anak usia dini menurut Pasal 28 UU Sisdiknas No.20/2003 ayat 1 adalah 0-6tahun. Sementara menurut kajian rumpun keilmuan PAUD dan penyelenggaraannya di beberapanegara, PAUD dilaksanakan sejak usia 0-8 tahun.Ruang Lingkup Pendidikan Anak Usia DiniInfant (0-1 tahun)Toddler (2-3 tahun)Preschool/ Kindergarten children (3-6 tahun)Early Primary School (SD Kelas Awal) (6-8 tahun)
Manajemen PAUDTinjauan tentang ManajemenManajemen Umum
Lembaga atau satuan PAUD sebagai salah satu bentuk layanan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang mengutamakan kegiatan bermain sambil belajar.Penyelenggaraan satuan PAUD dapat dilaksanakan oleh lembaga baik swasta, pemerintah,organisasi masyarakat maupun perorangan yang memiliki kepedulian terhadap PAUD. Setiap penyelenggaraan program PAUD baik lembaga maupun perorangan harus memperoleh ijin pendirian dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau instansi lain yang ditunjuk olehPemerintah Daerah setempat.Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan ijin penyelenggaraan PAUD, yaitu:1. Surat permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, Cq KaBid PLSPO yangdiketahui oleh lurah, camat dan penilik PLS Kecamatan.2. Akta notaries pendirian yayasan.3. Bentuk dan nama lembaga4. Visi dan Misi lembaga5. Program kegiatan mengajar 6. Sarana dan prasarana7. Data keterangan yang berisi:- Data pengelola, pendidik, pengasuh ( fotocopy SK Pengangkatan, ijazah terakhir, jumlah jammengajar )- Data peserta didik – Denah lokasi- Surat keterangan kepemilikan bangunan- Surat ijin lingkungan diketahui RT/Kadus/Lurah- Struktur OrganisasiMasa berlaku ijin penyelenggaraan PAUD adalah 3 tahun sejak tanggal diterbitkannya SK, ataudisesuaikan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh dinas terkait. Karena pada kenyataannyamasing-masing Dinas Kabupaten dan Kota mempunyai kebijakan sendiri (otonomi daerah). Suatulembaga pendidikan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan adanya penataan, pengaturan, pengelolaan dan kegiatan lain yang sejenis. Langkah-langkah tersebut harusdikonsepkan secara sistematis.Manajemen dapat diartikan sebagai pengelolaan, dalam hal ini pengelolaan lembaga menitik  beratkan pada 4 komponen, yaitu:1. Pengelolaan tenaga kerja, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.2. Peserta didik 3. Sarana prasarana4. Pengelolaan KeuanganEksistensi lembaga harus dibangun sendiri mungkin dengan menentukan perencanaan yang jelas.Hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut diatas adalah:1. Adanya aturan manajemen Program Pendidikan2. Adanya aturan manajemen Sumber Daya Manusia3. Adanya aturan manajemen Keuangan4. Adanya aturan manajemen Sarpras
Pengelolaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Dalam dunia pendidikan, pengelolaan atas tenaga kerja ini berorientasi pada pembangunan pendidikan, dimana bidang garapan dan keluarannya jelas berbeda dari bidang garapan dankeluaran perusahaan dan pemerintah atau lembaga lainnya. Hal tersebut sejalan dengankarakteristik aktifitas dunia pendidikan yang menjadi pembeda dengan aktivitas di bidanglainnya. Demikian halnya dengan praktik-praktik pengelolaan tenaga pendidik, bagaimanapuntidak dapat disamakan sepenuhnya dengan praktik-praktik pengelolaan tenaga kerja dalamorganisasi lainnya.
Pos ini dipublikasikan di Berita Kota. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s